Pengujian Konstitusional (Constitutional Review) di Chili

Pengujian Konstitusioanl di Chile dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan istilah Constitutional Tribunal. Mahkamah Konstitusi Chile (MK Chili) dibentuk bersamaan dengan diberlakukannya Konstitusi Republik Chili 1980.[1] Pengaturan mengenai MK Chili itu sendiri diatur secara tersendiri dalam Chapter VII tentang Constitutional Tribunal.

Secara kelembagaan, MK Chili terdiri atas 10 anggota. 3 diantanya ditunjuk oleh Presiden, 4 orang dipilih oleh Kongres, dan 3 lainnya dipilih oleh Mahkamah Agung.[2] Masa jabatan hakim MK Chili adalah 9 tahun dan pergantian anggota MK dilakukan secara parsial per-3 orang.

Kewenangan MK Chili terbilang sangat banyak dibandingkan dengan MK di negara-negara lain karena meliputi juga kewenangan terhadap hal-hal yang sangat teknis. Kewenangan MK yang demikian banyak dan rinci itu diatur dalam Pasal 93 Konstitusi Republik Chili. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 tersebut, MK Chili memiliki kewenangan:[3]

1. Melakukan pengujian konstitusional terhadap Undang-Undang Organik dan perjanjian internasional sebelum diundangkan (RUU);

2. Menyelesaikan persoalan konstitusionalitas terhadap Putusan Supreme Court (Mahkamah Agung), Pengadilan Banding, dan Pengadilan Pemilu;

3. Melakukan pengujian formil terhadap proses pembentukan undang-undang, perubahan Konstitusi, dan perjanjian internasional;

4.    Menyelesaikan persoalan konstitusionalitas atas sebuah dekrit (keputusan) dan pelaksanaannya;

5.  Menyelesaikan persoalan konstitusionalitas mengenai plebisit (tanpa mengurangi kewenangan Pengadilan Pemilu;

6.    Menyelesaikan persoalan yang timbul akibat ketidakseimbangan dalam penerapan aturan hukum dalam segala tindakan yang diambil oleh Pengadilan biasa atau Pengadilan khusus;

7.  Menentukan konstitusionalitas terhadap persoalan sebagaimana diatur dalam angka 6 diatas dengan suara mayoritas 4/5 dari jumlah anggota MK;

8. Menyelesaikan gugatan dalam hal Presiden tidak mengundangkan undang-undang yang seharusnya diundangkan;

9.   Memutus (berdasarkan President) mengenai persesuaian dengan Pasal 99 Konstitusi Republik Chili tentang suatu putusan yang dikeluarkan oleh President tentang anggaran Negara yang oleh Kantor Pengawas Keuangan dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi;

10.  Memutus pembubaran organisasi, pergerakan, atau partai politik yang bertentangan dengan Konstitusi. Namun apabila permohonan itu menyangkut Presiden Republik yang sedang menjabat atau Presiden terpilih hasil Pemilu maka pembubaran tersebut harus mendapat persetujuan Senat dan suara mayoritas hakim MK;

11.  Memberikan jawaban atas usul pemberhentian Presiden yang diajukan oleh Senat sebagaiman diatur dalam Pasal 53 ayat (7) Konstitusi;

12.  Menyelesaikan sengketa kewenangan antar otoritas politik atau administratif dan menyelesaikan sengketa antar Pengadilan;

13.   Menyelesaikan persoalan ketidaklayakan penunjukan seorang menteri negara;

14. Memutus mengenai ketidaklayakan, ketidakmampuan, dan alasan-alasan lain dalam hal pemberhentian Anggota Parlemen;

15.   Memutus persoalan pemberhentian Anggota Parlemen; dan

16. Menguji konstitusionalitas keputusan tertinggi apabila terdapat dugaan adanya cacat hukum dalam keputusan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Konstitusi.[4]

Berdasarkan kewenangan yang diatribusikan oleh Pasal 93 Konstitusi Republik Chili diatas dapatlah diketahui begitu banyak kewenangan yang dimiliki MK Chili, bahkan menyangkut hal-hal yang sangat teknis dan administratif yang tidak lazim dijumpai dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi lain di dunia.

Diantara kewenangan-kewenangan yang demikian banyaknya itu, yang dianggap paling penting ialah kewenangan pengujian konstitusional terhadap RUU Organik dan Perjanjian Internasional (yang pengesahannya dilakukan melalui Ratifikasi oleh Parlemen). Proses pengujiannya dilakukan dalam kerangka pengujian norma abstrak dan waktu penguijannya dilakukan manakala produk hukum tersebut masih berupa rancangan atau dengan kata lain belum disahkan, sehingga pengujian yang demikian itu tergolong sebagai a priori abstract review.

Pasal 94 Konstitusi Republik Chili menegaskan sifat Putusan MK adalah final dan tidak dapat diganggu gugat. Sementara terhadap RUU yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK Chili tidak dapat disahkan dan diberlakukan.[5]

---

[1] Konstitusi Republik Chili telah mengalami perubahan dan yang terakhir adalah perubahan tahun 2012.

[2] Berdasarkan ketentuan Pasal 92 Paragraf  1 huruf C Konstitusi Republik Chili dinyatakan bahwa proses pemilihan anggota MK yang berasal dari usul Mahkamah Agung dilakukan melalui secret voting atau voting secara tertutup.

[3] Bandingkan dengan Atawari, “Pebandingan Mahkamah Konstitusi; Negara Republik Indonesia dengan Negara Republik Chili,” https://patawari.wordpress.com/2012/10/21/pebandingan-mahkamah-konstitusi-negara-republik-indonesia-dengan-negara-republik-chili/, Diakses pada tanggal 21 Desember 2014.

[4] Vide Pasal 93 Konstitusi Republik Chili; Pasal 93 tersebut berisi kewenangan MK Republik Chili yang dijabarkan dari angka 1 sampai dengan anga 16, persis sebagaimana yang dikemukakan pada bagian ini.

[5] Vide Paragraf 1 dan Paragraf 2 Pasal 94 Konstitusi Republik Chili.