Asas-asas Hukum

• Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenale : (asas legalitas) tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

• Iedereen wordht geacht de wet te kennen atau disebut juga asas fictie (fiksi): setiap orang dianggap mengetahui hukum. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi yang melanggar hukum bahwa ia tidak mengetahui hukumnya. 
• Ignorantia legis excusat niminem: ketidaktahuan akan undang-undang bukan merupakan alasan pembenar.

• Lex superior derogat legi inferior: hukum (peraturan perundang-undangan) yang lebih tinggi mengesampingkan hukum (perataran perundang-undangan) yang lebih rendah derajatnya.

• Lex specialist derogat legi generalis : hukum (peraturan perundang-undangan) yang lebih khusus mengesampingkan hukum (peraturan perundang-undangan) yang umum. 

• Lex posteriori derogat legi priori: Hukum (peraturan perundang-undangan) yang baru mengesampingkan hukum (peraturan perundang-undangan) yang lama/terdahulu.

• Lex dura sed tamen scripta: Hukum dirasa kejam namun  memang demikianlah keadaannya.

• Summum ius summa iniura: kepastian hukum yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.

• Ius curia novit: hakim dianggap mengetahui/memahami hukum. Artinya hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya atau hukumnya tidak jelas karena ia dianggap mengetahui hukum.

• Presumption of innocence: (asas praduga tak bersalah) setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. 

• Res judicata proveri tate habetur: setiap putusan hakim/pengadilan adalah sah kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

• Unus testis nullus testis: satu bukti bukan bukti/satu saksi bukan merupakan alat bukti yang dapat diterima. Artinya hakim dalam memutus suatu perkara harus didasarkan minimal pada dua alat bukti.

• Geen straft zonder schuld: tiada suatu hukuman tanpa kesalahan

• Similia similibus: putusan yang sama terhadap kasus yang sama (sejenis). 

• Non retro aktif: (asas hukum tidak berlaku surut) hukum tidak dapt menjangkau perbuatan yang telah dilakukan lebih dulu sebelum hukumnya berlaku.

• Affirmanti incumbit probato: barangsiapa yang mendalilkan sesuatu maka ia harus membuktikan dalilnya tersebut.

• Judex non ultra petita: hakim tidak boleh memutus hal yang tidak diminta atau melebihi apa yang diminta oleh para pihak (asas ini berlaku pada perdilan perdata).

• Equality before the law: (asas persamaan di hadapan hukum) setiap orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum.

• The binding force of precedent: (asas preseden) hakim wajib mengikuti putusan hakim yang terdahulu dalam memutus perkara yang sejenis (asas ini tidak digunakan dalam sistem hukum di Indonesia).

• Cogatitionis poenam nemo patitur: tidak seorang pun dapat dihukum karena apa yang dipikirkannya di dalam hati. Artinya hukum hanya mengatur perbuatan lahiriah.

• Restitutio in integrum: hukum berfungsi mengembalikan masyarakat yang berkonflik kepada keadaan semula.

• In dubio pro reo: apabila hakim ragu didalam menjatuhkan putusannya maka ia harus menjatuhkan hukuman yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

• Erga omnes: putusan pengadilan/hakim tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa/berperkara tetapi juga mengikat umum. Di Indonesia, asas ini berlaku pada  putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

• Audi et alteram partem: dalam suatu persidangan, para pihak berhak untuk didengar keterangannya secara seimbang oleh hakim.

• Ne bis in idem: Satu perkara tidak boleh/tidak dapat disidangkan atau diadili untuk kedua kalinya. Contoh: Pasal 76 KUHP.

• Die normatieven kraft des faktischen: suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dapat mempunyai kekuatan normatif.

• De gustibus non est disputandum: selera tidak dapat disengketakan.

• Errare humanum est, turpe in errore perseverrare: membuat kekeliruan itu manusiawi, tapi tidaklah baik terus menerus mempertahankan kekeliruan tersebut.

• Hodi mihi cras tibi: Ketimpangan atau ketidakadilan yang menyentuh perasaan, akan tersimpan dalam sanubari rakyat. 

• Juro suo uti nemo cogitur: Tak seorang pun diwajibkan menggunakan haknya.

• Lex niminem cogit ad impossibilia: Hukum tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang mustahil/tidak mungkin dilakukan.

• Melius est accieperer quam facerer injuriam: Lebih baik mengalmi ketidakadilan, daripada melakukan ketidakadilan.

• Quiquid est in territorio, etiam est de territorio: Apa yang ada berada dalam batas-batas wilayah Negara tunduk kepada hukum Negara itu. (Berlaku dalam hukum internasional).

• Qui tacet consentire videtur: Siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui.

• Ut sementem feceris ita metes: Siapa yang menanam dialah yang akan memetik hasilnya. (Siapa yang menabur angin, dialah yang akan menuai badai).

• Verba volant scripta manent: Kata-kata biasanya tidak berbekas sedangkan tulisan akan tetap ada.     
• Presumptio iustea causa: Asas ini sering juga disebut "praduga rechtmatig" yang berarti setiap tindakan pemerintah harus dianggap berdasarkan hukum/sesuai dengan hukum sampai adanya pembatalan tindakan/keputusan tersebut.
•  Dormiunt Aliquando Leges, Nunquam Moriuntur: Hukum terkadang memang tidur tetapi hukum tidak pernah mati.
• Salus Populi Suprema Lex: Kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi.
• Politiae Legius Non Leges Politii Adoptandae: Politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.